BADAN PENGAWASAN MA RI PADA TRIWULAN I 2025

BERIKAN APRESIASI KEPADA PA WATES ATAS

“LAPORAN PENERIMAAN PENOLAKAN GRATIFIKASI”

Awal yang baik pada Bulan April Tahun 2025 ini, Pengadilan Agama Wates mendapatkan apresiasi dari Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI atas inisiatif melaporkan penerimaan/penolakan gratifikasi Periode Triwulan I 2025. Apresisasi dari Badan Pengawasan ini dilakukan secara rutin/periodik untuk memberikan apresiasi kepada ASN di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya yang telah melaporkan gratifikasi baik yang diterima maupun yang ditolak.

Nama-nama Aparatur Pengadilan Agama Wates untuk periode Triwulan I 2025 ini sangat bervariatif, ada yang jabatannya sebagai Hakim, Panitera Muda, Kepala Subbagian, Juru Sita Pengganti, dan tak ketinggalan juga Staff Pelaksana juga ikut serta dalam pelaporan penerimaan/penolakan gratifikasi melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL) KPK.

Adapun untuk nama dan jabatan pegawai PA Wates yang aktif melaporkan dapat dilihat melalui edaran Surat Pengumuman Nomor : 1115/BP/PENG.HM1.1.1/IV/2025 tertanggal 17 April 2025 Tentang Apresiasi Laporan Penerimaan/Penolakan Gratifikasi Periode Triwulan I 2025.

Dihubungi oleh tim media sosial PA Wates sesaat setelah hasil pengumuman tersebut, Agen Perubahan sekaligus Hakim PA Wates Muhamad Ainun Najib, S.H., M.H. menyampaikan bahwa pengumuman dari Bawas MA RI tersebut merupakan salah satu wujud nyata dan komitmen PA Wates dari unsur pimpinan sampai pelaksana untuk mewujudkan sistem anti penyuapan dan pengelolaan gratifikasi sesuai aturan yang ada dan sekaligus memperkuat Pembangunan Zona Integritas khususnya pada area V, yang saat ini sedang digiatkan di PA Wates.

Pada kesempatan yang sama Ketua Pembangunan Zona Integritas PA Wates, Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag., juga tidak henti-hentinya selalu mengingatkan kepada aparatur PA Wates yang menerima gratifikasi agar dengan segera melaporkannya. Hal ini Berdasarkan SE Dirjen Badilag No 5 tahun 2024, setiap penolakan dan penerimaan gratifikasi dalam bentuk apapun wajib dilaporkan ke aplikasi Gratifikasi Online (GOL) paling lambat 10 hari kerja.

TINGKATKAN KINERJA DAN UNTUK PERMUDAH PIHAK BERPERKARA,

KEPANITERAAN PA WATES LAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI BULANAN

Kamis 24 April 2025. Bertempat di Media Center PA Wates telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Kepaniteraan. Rapat monev dipimpin oleh H. Jafar Sodik, S.Ag., M.H., dan didampingi oleh Hakim Muhamad Ainun Najib, S.H., M.H. dan Hakim Muhamad Faudzan, S.Sy., M.H., serta dihadiri oleh seluruh panitera muda, panitera pengganti, dan seluruh staff kepaniteraan, rapat diadakan sebagai monitoring bulanan terhadap bidang Kepaniteraan.

Monitoring dan evaluasi ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja kepaniteraan terutama dalam pelayanan kepada masyarakat serta memudahkan para pihak yang datang ke PA Wates untuk mendaftarkan perkaranya. Untuk mempermudah pelayanan kepada para pihak tersebut, PA Wates mengagendakan akan adanya petugas pos yang datang ke PA Wates seminggu  sekali untuk mengambil surat tercatat pos.

Muhamad Ainun Najib, S.H., M.H., Muhamad Faudzan, S.Sy., M.H., yang mendampingi rapat tersebut, juga turut menyampaikan amanat dari Ketua PA Wates untuk memberikan perhatian khusus terkait evaluasi SIPP untuk meningkatkan nilai pada KINSATKER. Beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti kinerja penanganan perkara yang dinilai melalui indikator waktu putus perkara, minutasi berkas, dan publikasi putusan. Kemudian, kepatuhan mengisi SIPP berupa penginputan data, kelengkapan dan kesesuaian syarat dan dokumen.

Di akhir rapat, Panitera mengucapkan terima kasih kepada seluruh unsur di kepaniteraan atas kinerja dan kepatuhannya dalam penanganan perkara. Berkat kerja sama yang solid, diharapkan proses penanganan perkara dapat terus meningkat dan memperoleh hasil yang lebih baik pada evaluasi selanjutnya. “Kita telah mencapai beberapa kemajuan, namun masih ada ruang untuk perbaikan lebih lanjut, terutama dalam aspek administrasi yang berhubungan dengan SIPP,” ujar H. Jafar Sodik, S.Ag., M.H..

SEKRETARIS PA WATES HADIRI FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) PENYUSUNAN RENSTRA DISDUKCAPIL TAHUN 2025-2029

pa-wates.go.id. Rabu, 23 April 2025. Bertempat di ruang Aula Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo, Sekretaris Pengadilan Agama Wates menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Renstra Disdukcapil Tahun 2025-2029. FGD yang dihadiri oleh 37 Undangan tersebut Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Disdukcapil.

Menurut kepala Disdukcapil Kab. Kulon Progo dalam sambutannya Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berfungsi sebagai acuan operasional dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang diinginkan. Renstra juga menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKP). Dengan tageline "Rencanakan hari ini, layani lebih baik tiap hari" Disdukcapil Kab. Kulon Progo berusaha untuk terus meningkatkan pelayanan dengan perencanaan yang matang.

Ditemui setelah mengikuti kegiatan, Nurhidayanto menyatakan bahwa keikutsertaan Pengadilan Agama Wates dalam kegiatan ini selain sebagai peserta aktif yang akan dimintai pertimbangan untuk rencana kedepan terkait data perceraian di Pengadilan Agama Wates juga merupakan perwujudan dari hubungan antar instansi yang terus dijaga.

TINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN, KASUBBAG KEPEGAWAIAN PIMPIN BRIEFING PTSP   

pa-wates.go.id. Rabu, 23 April 2025. Bertempat di ruang PTSP/ PTSL Pengadilan Agama Wates, Kepala Sub Bagian Kepegawaian Pengadilan Agama Wates memimpin briefing Petugas PTSP/ PTSL. Dalam briefing kali ini Ari Wibowo menyampaikan beberapa hal. Pertama adalah untuk lebih memberikan kenyamanan bagi para pihak dan petugas PTSP maka akan ada renovasi ruangan PTSP. Renovasi ini disesuaikan dengan Dekorum ruang PTSP yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Diharapkan dengan renovasi ini ada peningkatan dan penyegaran bagi petugas dan para pihak berperkara. Untuk Posbakum agar segera menindaklanjuti hasil addendum kontrak yang sudah disepakati bersama.  

Selanjutnya terkait pembangunan Zona Integritas agar lebih dipahami lagi maksud dan tujuan dari Pembangunan ZI itu. Perlu adanya internalisasi yang lebih mendalam terkait usaha kita dalam pembangunan ZI mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi. Ada tiga hal penting dalam WBK yaitu kejelasan informasi terkait biaya, sosialisasi yang massif terkait penolakan gratifikasi dan korupsi. Terakhir adalah kesesuaian pelayanan dengan aturan atau SOP yang ada. Jadi setiap petugas PTSP harus tahu dan paham terkait aturan dan SOP yang berlaku di PA Wates. Untuk itu perlu dilakukan simulasi kembali terkait pelaksanaan kegiatan apakah sudah sesuai dengan SOP yang ada.