MEMENUHI SURAT KOMISI INFORMASI DAERAH PROV. DIY,
PPID PENGADILAN AGAMA WATES IKUTI SOSIALISASI DAN MONEV KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK DIY
pa-wates.go.id. Rabu, 17 Juni 2026. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pengadilan Agama Wates mengikuti kegiatan Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Daerah (KID) Daerah Istimewa Yogyakarta secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan informasi publik serta penguatan implementasi keterbukaan informasi pada badan publik di wilayah DIY.
Sosialisasi tersebut diikuti oleh badan publik se-DIY dan membahas berbagai aspek penilaian keterbukaan informasi publik, mulai dari pengelolaan website, media sosial, pelayanan informasi, hingga penyusunan dokumen pendukung yang menjadi indikator penilaian dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.
Dalam kegiatan tersebut, Tim PPID Pengadilan Agama Wates menyimak materi yang disampaikan oleh narasumber dari KID DIY mengenai strategi peningkatan kualitas layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat. Sosialisasi ini juga menjadi sarana evaluasi bagi badan publik untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi.
PPID Pengadilan Agama Wates berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik sebagai bentuk implementasi prinsip keterbukaan informasi dan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan. Melalui partisipasi dalam kegiatan ini, diharapkan Pengadilan Agama Wates dapat semakin optimal dalam memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang cepat, tepat, dan akurat.
Kegiatan sosialisasi ini sejalan dengan semangat Pengadilan Agama Wates dalam mewujudkan badan publik yang informatif serta mendukung terwujudnya tata kelola peradilan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
"Dukung kami dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)”
Penulis: @rbow