PA WATES KEMBALI ADAKAN BIMBINGAN MENTAL (BIMTAL), SEBAGAI PENYEMANGAT DAN  MOTIVASI UNTUK PEGAWAI DI SAAT MENGALAMI KEGAGALAN

Kamis, 05 September 2024, Seperti yang sudah dijadwalkan bahwasanya pada minggu pertama dan ketiga setiap bulannya diadakan Bimbingan Mental (Bimtal) yang bertempat di Mushola Nurul Hikmah Pengadilan Agama Wates. Bimtal ini diisi dengan Kultum dan Motivasi bagi seluruh aparatur PA Wates dan kultum kali ini diisi oleh Ketua Pengadilan Agama Wates Nanang Moh Rofi’I Nurhidayat, S.Ag.

Beliau dalam pembukaan kultumnya sangat bersyukur karena di Pengadilan Agama Wates ini Beliau berada dilingkungan peradilan dengan orang-orang yang berpengalaman. Sehingga apa yang menjadi kegagalan saat ini tidak membuat pegawai Pengadilan Agama Wates menjadi patah semangat, dalam ceramah kultumnya beliau mengingatkan kembali tentang kisah Khalid Bin Walid panglima perang umat islam yang tidak pernah sekalipun umat islam kalah perang ketika dipimpin beliau. Namun tiba-tiba diturunkan jabatannya karena khalifah saat itu takut umat islam menjadi syirik karena terlalu memuja Khalid, begitu juga pak Ketua beliau siap kembali menjadi prajurit lagi apabila diperlukan.

Dari kisah Khalid Bin Walid dapat diambil hikmahnya yaitu “Tidak usah mencari-cari siapa yang salah. Seandainya ada yang salah tentu Ketua yg paling bertanggung jawab dan Tetap istiqomah dalam pelayanan ke masyarakat”

Semoga dengan kegiatan Bimbingan Mental (Bimtal) ini, dapat memberikan motivasi pegawai untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT serta dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya dan akan mendapatkan keberkahan atas apa yang sudah dikerjakan.

H.  MUH. DALHAR ASNAWI MENJADI NARASUMBER PODCAST KEMENTERIAN AGAMA DENGAN TEMA ISBAT NIKAH

pa-wates.go.id. Rabu 4 September 2024, bertempat di studio podcast Kementerian Agama Kulon Progo, Hakim Pengadilan Agama Wates H. Muh. Dalhar Asnawi mendapat kesempatan untuk menjadi narasumber podcast. Bincang santai yang dikemas dengan program Podcast Reboan itu memang menghadirkan beberapa narasumber, salah satu narasumber tetap dari Pengadilan Agama Wates.

Untuk kesempatan kali ini Podcast Reboan mengambil tema “Isbat Nikah”. Podcast yang dapat dilihat secara live di kanal Youtube Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo dipandu oleh Wildan Isa Anshory Kepala KUA Sentolo. Dalam bincang-bincang tersebut H. Muh Dalhar Asnawi menjelaskan terkait hukum dan penyelesaian perkara isbat nikah pada Pengadilan Agama Wates. Dalam penyampaiannya hakim PA Wates tersebut menerangkan bahwa Itsbat Nikah adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sah-nya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum. Mengapa harus mengajukan isbat nikah dikarenakan beberapa hal yaitu:

• Untuk penyelesaian perceraian;
• Hilangnya Buku Nikah;
• Jika anda ragu tentang sah atau tidaknya salah satu syarat Pernikahan;
• Jika Pernikahan anda tidak tercatat dan terjadi sebelum tahun 1974;
• Jika Pernikahan yang tidak tercatat dan terjadi setelah tahun 1974 dan tidak melanggar ketentuan Undang-undang.

Podcast yang memakan waktu hampir 1 jam itu ditutup dengan statement dari H. Muh. Dalhar Asnawi yang menyatakan keinginan Pengadilan Agama Wates untuk dapat melaksanakan Isbat Nikah secara terpadu. Isbat Nikah terpadu ini merupakan kerjasama antara instansi di wilayah Kulon Progo yaitu antara Pengadilan Agama Wates dan Kementerian Agama serta difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kulon Progo.

Monitoring dan Evaluasi PPID Pengadilan Agama Wates Fokus pada Peningkatan Layanan dan Pengisian SAQ

pa-wates.go.id – Selasa, 03 September 2024, Pengadilan Agama Wates menyelenggarakan acara monitoring dan evaluasi terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Acara ini dihadiri oleh Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag., dan H. Jafar Sodik, S.Ag., M.H., selaku Dewan Pertimbangan PPID PA Wates, serta Nurhidayanto, S.H., sebagai atasan PPID. serta H. Agus Wantoro, S.H., selaku Pejabat PPID, juga hadir para PPID Pelaksana dan Petugas Layanan Permohonan Informasi.

Acara ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan informasi dan dokumentasi serta memberikan arahan strategis untuk perbaikan layanan informasi publik di Pengadilan Agama Wates. Salah satu fokus utama dalam evaluasi kali ini adalah pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) yang berkaitan dengan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik DIY Tahun 2024 Komisi Informasi Daerah DI. Yogyakarta.

Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag., selaku Dewan Pertimbangan, memberikan tanggapan positif mengenai pengisian SAQ. “Pengisian SAQ merupakan langkah penting dalam penilaian kinerja PPID. Kami mendorong semua pihak untuk mengisi SAQ dengan teliti dan jujur, karena hasil dari SAQ ini akan sangat berpengaruh pada evaluasi dan perbaikan sistem informasi di masa mendatang,” ujar Zulfa Yenti.

Eni Mawardhaningrum, S.Kom., S.H., selaku anggota tim PPID Pelaksana, melaporkan perkembangan terbaru mengenai pengisian SAQ. “Saat ini, proses pengisian SAQ sedang dalam tahap verifikasi data. Kami berkomitmen untuk menyelesaikan pengisian ini sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan, dan kami berharap hasil dari evaluasi ini akan selesai tepat waktu,” jelas Eni Mawardhaningrum.

Selama acara, diskusi terbuka juga dilakukan untuk membahas kelengkapan eviden SAQ serta strategi perbaikan yang diperlukan. H. Agus Wantoro, S.H., menekankan pentingnya peningkatan koordinasi antara PPID Pelaksana dan Petugas Layanan Permohonan Informasi untuk memastikan bahwa setiap permohonan informasi dapat ditangani secara cepat dan efektif.

Dengan adanya monitoring dan evaluasi ini, diharapkan Pengadilan Agama Wates dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, serta menyelesaikan pengisian SAQ dengan tepat waktu.

Pembinaan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta di Pengadilan Agama Wates

pa.wates.go.id – Senin, 2 September 2024, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Drs. H. M. Yusuf, S.H., M.H., melakukan kunjungan pembinaan di Pengadilan Agama Wates. Acara ini berlangsung di ruang Media Center Pengadilan Agama Wates dan dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, serta seluruh aparatur Pengadilan Agama Wates. Dalam kunjungannya, Wakil Ketua PTA Yogyakarta didampingi oleh Panitera Muda Hukum PTA Yogyakarta, Muh. Harun, S.Ag, M.H., dan Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan PTA Yogyakarta, Anwar Udhi Setya Putra, S.Kom., M.M.

Dalam arahannya, Drs. H. M. Yusuf menekankan beberapa poin penting terkait kesiapan satuan kerja di wilayah PTA Yogyakarta terkait penyelenggaraan PTWP KMA Cup di Yogyakarta, khususnya kepada Pengadilan Agama Wates. Beliau mengingatkan bahwa kemungkinan Pengadilan Agama Wates akan menjadi salah satu lokasi kunjungan pimpinan Mahkamah Agung  mengingat lokasinya yang strategis dekat dengan bandara. Oleh karena itu, beliau meminta agar seluruh aparatur meningkatkan kebersihan lingkungan kantor dan memastikan kesiapan sarana prasarana yang diperlukan. Termasuk di dalamnya adalah keaktifan peralatan CCTV, dan TV media untuk para pihak, serta kesiapan sarana prasarana pendukung lainnya.

Wakil Ketua PTA juga membagikan pesan-pesan penting yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung pada acara Pembinaan Teknis Mahkamah Agung di Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama se-wilayah Riau yang berlangsung pada Kamis, 29 Agustus 2024 di ballroom Hotel Pangeran Pekanbaru. Pesan-pesan tersebut mencakup dua aspek utama:

1. Penguatan Integritas: Integritas dianggap sebagai pilar utama dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Bagi hakim dan aparatur peradilan, integritas bukan hanya nilai yang harus dihayati, tetapi merupakan kebutuhan mendasar yang harus terwujud dalam kehidupan sehari-hari.

2. Keberlanjutan Peradilan Modern: Dengan penerapan teknologi informasi, proses peradilan diharapkan menjadi lebih efisien, mempercepat administrasi, mengurangi beban kerja pengadilan, serta meminimalkan risiko kehilangan atau kerusakan dokumen.

Pada kesempatan tersebut Wakil Ketua PTA juga memberikan dukungan kepada Pengadilan Agama Wates untuk meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada tahun 2024. "Koordinator area wajib punya kepedulian penuh terhadap pemenuhan eviden yang ada pada  LKE, koordinator area wajib melakukan monitoring berkala", tegasnya.  Beliau juga menegaskan pentingnya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan memastikan tidak adanya praktik korupsi dalam bentuk apapun untuk mencapai WBK