Pengadilan Agama Wates Peringati HUT ke-80 Mahkamah Agung, Perkuat Komitmen "Pengadilan Bermartabat, Negara Berdaulat"

pa-wates.go.id – Pengadilan Agama Wates menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Acara ini diselenggarakan di halaman kantor Pengadilan Agama Wates. Bertindak sebagai pembina upacara adalah Ketua Pengadilan Agama Wates, Taufik, S.H.I., M.A., Selasa (19/08/25).

Dalam amanatnya, pembina upacara menyampaikan beberapa poin penting sesuai dengan amanat Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.. Beliau menyatakan bahwa usia 80 tahun merupakan perjalanan yang panjang bagi Mahkamah Agung, yang telah menjadi saksi sejarah bangsa dan pengawal hukum serta keadilan. Tema HUT ke-80 MA tahun ini adalah "Pengadilan Bermartabat, Negara Berdaulat," yang bukan hanya sekadar slogan, melainkan komitmen mendalam bahwa martabat pengadilan adalah fondasi kedaulatan negara hukum.

Pembina upacara juga mengutip pesan Presiden Soekarno yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung adalah "benteng terakhir dari keadilan". Oleh karena itu, Mahkamah Agung harus senantiasa menjaga kepercayaan rakyat dan tidak boleh terisolasi dari realitas sosial, tetapi harus menjadi penjaga keadilan yang hidup dan berdenyut bersama rakyat.

Usai upacara, seluruh jajaran Pengadilan Agama Wates berkumpul di Media Center untuk acara tasyakuran sebagai wujud rasa syukur atas perjalanan panjang dan capaian yang telah diraih oleh lembaga peradilan. Selain itu acara tasyakuran juga diisi dengan pembagian hadiah kepada para pemenang lomba kejuaraan dalam rangka perayaan HUT Republik Indonesia dan HUT Mahkamah Agung RI Ke-80.

Tiga Pegawai PA Wates Menerima Penghargaan Satyalancana Karya Satya

Ditempat terpisah, tiga pegawai  Pengadilan Agama Wates menerima penghargaan Satyalancana Karya Satya 20 tahun dan 10 tahun atas atas kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, dan kedisiplinan mereka dalam melaksanakan tugas. Pemberian penghargaan diserahkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta di PTA Yogyakarta pada peringatan HUT Mahkamah Agung RI ke-80. Adapun  ketiga pegawai PA Wates penerima penghargaan yakni, Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag., M.H. penerima penghargaan Satyalanca Karya Satya 20 tahun, Gangsar Mulyo, S.H. dan Mifta Hudjliyadiin, S.Kom. masing-masing menerima penghargaan Satyalanca Karya Satya 10 tahun. 

KETUA PA WATES IKUTI ACARA FGD

“TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN DI DIY: TANTANGAN DAN SOLUSI UNTUK  PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN”

Ketua Pengadilan Agama Wates, Taufik, S.H.I., M.A., mengikuti kegiatan Forum Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Acara ini dilaksanakan di Hotel Arjuna Jl. P. Mangkubumi No. 44, Gowongan Kec. Jetis Kota Yogyakarta pada hari Selasa, 5 Agustus 2025.

FGD ini mengangkat tema “Tingginya angka perceraian di DIY: Tantangan dan solusi untuk  perlindungan anak dan perempuan”, yang diselenggarakan dengan berkerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) D.I. Yogyakarta.

Adapun peserta forum diskusi ini yakni, Wakil Ketua PTA Yogyakarta, Hakim Tinggi PTA Yogyakarta, Panitera PTA Yogyakarta, Panitera Muda PTA Yogyakarta, Panitera Pengganti PTA Yogyakarta, dan Ketua Pengadilan Agama Se-daerah Istimewa Yogyakarta.

Acara FGD ini merupakan sebuah audiensi yang sangat menarik dikarenakan tidak hanya melibatkan Badan Peradilan Agama khususnya Pengadilan Agama sewilayah DIY namun juga melibatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) D.I. Yogyakarta. Hal ini sebagai aksi nyata dalam memetakan persoalan perlindungan perempuan dan anak dan juga mengupayakan sebuah solusi yang dapat diambil sebagai langkah penetapan kebijakan oleh instansi terkait.

BANTU KAUM RENTAN DALAM PENDAFTARAN, PETUGAS PTSP IMPLEMENTASIKAN PA WATES SEBAGAI PENGADILAN INKLUSIF

pa-wates.go.id. Rabu, 13 Agustus 2025. Pengadilan Agama Wates kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan prima bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk bagi kaum rentan. Bertempat di ruang PTSP, petugas PTSP Alfianita Atiq Junaelis Subarkah memberikan layanan prioritas khusus untuk kaum rentan yang mengajukan permohonan dan konsultasi hukum.  

Ketua Pengadilan Agama Wates, Taufik, menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari kebijakan pelayanan ramah rentan, yang ditujukan bagi para lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan kelompok masyarakat lainnya yang membutuhkan perhatian ekstra. Selain itu komitmen PA Wates untuk menjadikan Pengadilan yang inklusif dengan bekerja sama dengan SIGAB (Sasana Inklusi & Gerakan Advokasi Difabel) Yogyakarta untuk memberikan pendampingan dalam setiap pelayanan untuk kaum rentan.

Pengadilan Agama Wates berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan yang humanis dan inklusif, sehingga masyarakat dari berbagai usia dan kondisi dapat mengakses keadilan dengan mudah dan nyaman.

"Dukung kami dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Agen Perubahan PA Wates Inisiasi MoU dengan BKPSDM Kulon Progo untuk Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian

pa-wates.go.id – Selasa (12/08/2025), bertempat di ruang pertemuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kulon Progo, Panitera Pengadilan Agama Wates H. Jafar Sodik, S.Ag., M.H., di dampingi Agen Perubahan PA Wates 2025 H. Agus Wantoro, S.H., dan Ari Wibowo, S.I.P., S.H., M.H., melakukan pembahasan Perjanjian Kerja Sama (MoU) antara Pengadilan Agama Wates dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Kerja sama ini berfokus pada layanan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Hadir dalam acara tersebut Joko Sunanto, S.H. mewakili pihak BKPSDM Kabupaten Kulon Progo, serta beberapa perwakilan dari  Biro Hukum Kabupaten Kulon Progo.

Dalam pertemuan tersebut, Panitera PA Wates menegaskan bahwa perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian perlu diwujudkan melalui perangkat yang mengikat para pegawai terkait akibat perceraian. Hal ini sejalan dengan Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 3947/DJA/HM/1.1/XII/2024 tentang Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak Pasca Perceraian.

Dari pembahasan MoU tersebut disepakati bahwa setelah putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), Pengadilan Agama Wates akan mengirimkan salinan putusan ke BKPSDM Kabupaten Kulon Progo untuk ditindaklanjuti sesuai amar putusan.

Ditemui selepas acara, H. Jafar Sodik, S.Ag., M.H. menyampaikan bahwa dengan adanya pembahasan draft MoU ini, diharapkan terwujud sinergi antara Pengadilan Agama Wates dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya perempuan dan anak pasca perceraian di wilayah Kulon Progo