PA WATES ADAKAN RAPAT MONEV KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
pa-wates.go.id – (28/04/2025) ) Pengadilan Agama (PA) Wates melaksanakan kegiatan rapat monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di PA Wates. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua PA Wates, serta dihadiri oleh Wakil Ketua, Para Hakim, Panitera, Sekretaris, serta anggota tim PPID PA Wates.
Dalam sambutannya, Ketua PA Wates menyampaikan beberapa catatan terkait dengan publikasi informasi berupa pemasangan banner dan papan informasi di area kantor PA Wates. “Terkait dengan keterbukaan informasi, saya sekaligus menyampaikan apa yang menjadi catatan dari pimpinan PTA Yogyakarta bahwa setiap sudut area kantor perlu untuk dibuatkan gambar-gambar maupun tulisan berupa informasi penting yang bermanfaat bagi masyarakat”, ucapnya. “Saat ini saya melihat ditembok-tembok area parkir masih minim papan maupun banner informasi, itu perlu segera kita penuhi”, imbuhnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Ketua PA Wates menyampaikan agar Tim PPID PA Wates selalu siap sedia dalam menghadapi penilaian Keterbukaan Informasi Publik yang rutin dilaksanakan oleh Komisi Infformasi Daerah Yogyakarta. “Mari kita kembali fokus mempersiapkan diri terkait penilaian KID DIY. Hal-hal yang menjadi catatan tahun 2024 agar segera ditindaklanjuti”, imbuhnya.
Rapat monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik merupakan rapat rutin yang dilaksanakan oleh PA Wates Rapat ini dalam rangka menemukan titik lemah maupun kendala-kendala yang dialami dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi publik di PA Wates. Kegiatan ini merupakan salah satu wujud dari implementasi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
PA WATES ADAKAN RAPAT MONEV PEMANFAATAN TI
pa-wates.go.id – (28/04/2025) ) Pengadilan Agama (PA) Wates melaksanakan kegiatan rapat monitoring dan evaluasi pemanfaatan TI di PA Wates. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua PA Wates, serta dihadiri oleh Wakil Ketua, Para Hakim, Panitera, Sekretaris, serta anggota tim TI PA Wates.
Pada rapat kali ini, dibahas mengenai apa saja yang menjadi kendala dalam pemanfaatan TI di PA Wates. Dalam sambutannya, Ketua PA Wates menyampaikan pentingnya peranan IT dalam menunjang kinerja tugas pokok dan fungsi PA Wates sebagai lembaga peradilan. “Karena IT saat ini telah menjadi keharusan, maka dari itu kita harus mampu memanfaatkannya sebaik mungkin demi memberikan pelayanan prima kepada masyarakat”, ucapnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Ketua PA Wates memberikan amanat kepada tim terkait agar seluruh layanan yang berbasis IT untuk dapat dilakukan analisis apakah sistemnya berjalan dengan normal dan kendala apa saja yang dialami selama ini. “Saya juga menekankan perlunya dibuatkan daftar pengguna layanan untuk masing-masing sistem sebagai bahan analisis kebermanfaatan inovasi tersebut”, imbuhnya.
Rapat monitoring dan evaluasi pemanfaatan TI merupakan rapat rutin yang dilaksanakan oleh PA Wates Rapat ini dalam rangka menemukan titik lemah maupun kendala-kendala yang dialami dalam pemanfaatan TI di PA Wates agar dapat dicarikan solusi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan.
pa-wates.go.id – (28/04/2025) )Pengadilan Agama (PA) Wates melaksanakan kegiatan rapat tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. Kegiatan ini dipimping langsung oleh Ketua PA Wates dan dihadiri oleh Wakil Ketua, Para Hakim, Panitera, Sekretaris, Para pejabat Struktural dan fungsional PA Wates.
Dalam sambutannya, Ketua PA Wates menyampaikan bahwa pembangunan Zona Integritas merupakan pekerjaan rutin yang didokumentasikan dan dilaporkan kepada publik. Selain itu, salah satu target besar dari pembangunan Zona Integritas adalah internalisasi terhadap seluruh lapisan elemen aparatur PA Wates. Maka dari itu, sudah seharusnya seluruh aparatur PA Wates memahami apa saja yang menjadi program kerja dan rencana aksi dari PA Wates dalam membangun zona integritas.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua PA Wates menekankan pentingnya pemahaman tentang makna dari pembangunan zona integritas bagi para petugas layanan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. “Para petugas layanan mulai dari satpam, petugas PTSP, penjaga sidang, dan juga petugas resepsionis sebagai aparatur yang berhubungan langsung dengan masyarakat harus mampu menjelaskan apa saja yang menjadi program kerja PA Wates, apa saja inovasi unggulan dari PA Wates”, imbuhnya.
Selain itu, dalam rapat ini membahas mengenai persiapan PA Wates dalam pembangunan Zona Integritas setelah diusulkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Salah satunya adalah membahas mengenai penyusunan bahan paparan yang memuat isu-isu strategis yang ada di PA Wates. Selain itu, dalam rapat ini juga dibahas mengenai rencana pembuatan video profil pembangunan Zona Integritas di PA Wates.
TERIMA CINDERAMATA DARI STAKEHOLDER TERKAIT, KPA WATES LANGSUNG SERAHKAN KE UPG
pa-wates.go.id – (28/04/2025) Komitmen wujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi, Ketua Pengadilan Agama (PA) Wates menyerahkan cinderamata yang diterimanya dari stakeholder terkait kepada Unit Pengendali Gratikasi PA Wates. Kegiatan penyerahan ini dihadiri langsung oleh Ketua PA Wates serta diterima langsung oleh perwakilan UPG PA Wates yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua PA Wates serta Kasubbag PTIP PA Wates.
Ditemui setelah prosesi penyerahan cinderamata, Ketua PA Wates menyampaikan bahwa sebelumnya ia menerima kiriman parcel dari stakeholder terkait. “Saya menerima ini beberapa waktu yang lalu, kemudian saya sampaikan kepada tim UPG agar dapat segera ditindaklanjut”, ucapnya. Ia juga menyampaikan bahwa proses lapor kepada UPG merupakan salah satu wujud komitmen PA Wates dalam membangun wilayah bebas dari korupsi. “Ini merupakan salah satu wujud menjaga integritas kami sebagai apratur negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku”, imbuhnya.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua PA Wates menyampaikan bahwa Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) adalah unit yang dibentuk untuk mengendalikan dan memantau penerimaan gratifikasi di lingkungan PA Wates. UPG bertujuan untuk mengurangi tekanan psikologis bagi pegawai negeri dalam melaporkan gratifikasi kepada KPK, serta berfungsi sebagai perpanjangan tangan KPK dalam pengawasan gratifikasi.