PANITERA MUDA PERMOHONAN PA WATES

PIMPIN BRIEFING PETUGAS PTSL

Wates, Kamis 12 Desember 2024 Pengadilan Agama Wates seperti biasa mengadakan briefing untuk petugas PTSP dan Bagian Kepaniteraan. Briefing hari ini bertepatan dengan hari Kamis Pon sehingga para pegawai mengenakan pakaian Adat Khas Yogyakarta dan diikuti oleh seluruh petugas PTSL, Panitera Muda, Jurusita/Jurusita Pengganti serta para Kasub. Bag. PA Wates.

Pada kesempatan briefing ini Panitera Muda Permohonan Eka Kusumaningsih, S.H.selaku pemimpin biering mengingatkan kembali kepada para petugas PTSL untuk selalu berpakaian rapi sehingga terlihat cantik dan ganteng ketika dilihat oleh pihak yang datang.

Beliau juga berpesan untuk selalu menerapkan 5S, memberikan pelayanan terbaik, meningkatkan koordinasi, dan tak lupa juga adanya kegiatan akhir tahun yang harus kita ikuti dan tentunya akan menguras energi kita juga selaku pegawai PA Wates.

Pada kesempatan briefing ini Jafar Sodik, S.Ag., M.H. selaku Panitera PA Wates juga berpesan agar tertib dalam melaporkan PNBP yang sudah menjadi kewajiban kita. Beliau juga mengapresiasi kepada petugas keuangan perkara yang telah tertib dalam administrasi dan juga tertib dalam validasi harian.

PANMUD HUKUM PA WATES DALAM BRIEFING PTSP

MENGINGATKAN UNTUK TERUS BERIKAN KENYAMANAN BAGI PARA PIHAK

pa-wates.go.id. Rabu, 4 Desember 2024. Bertempat di ruang PTSP/ PTSL Pengadilan Agama Wates, Panitera Muda Hukum PA Wates H. Agus Wantoro memimpin briefing Petugas PTSP. Selain petugas PTSP briefing ini diikuti oleh Panitera Muda, Kepala Sub Bagian, Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti.

Dalam briefing kali ini Panitera Muda Hukum menekankan beberapa hal. Pertama adalah tetap semangat dalam melaksanakan pekerjaan terutama bagi petugas PTSP. Prinsip dasar petugas PTSP adalah melayani. Dengan memahami prinsip tersebut akan lebih mudah bagi kita untuk mewujudkan pelayanan prima dan sepenuh hati.

Kebijakan pimpinan terkait penerimaan perkara akhir tahun harus dicermati oleh petugas penerimaan pendaftaran. Tidak lupa juga agar pendaftaran melalui E-Court agar terus dipantau agar kebijakan pimpinan terkait akhir tahun dapat terlaksana. Selain itu juga Panitera Muda Hukum yang sudah 2 tahun menjabat ini menyebutkan bahwa data perkara mohon segera disusun untuk pembuatan laporan kegiatan tahunan dari kepaniteraan.

Dalam briefing kali ini ada beberapa masukan dari peserta berupa Monitoring Evaluasi Posbakum untuk tahun ini dan tahun yang akan datang. Nanang Andrianto juga memberikan masukan bahwa peserta briefing bisa ditambah dari Posbakum agar bisa menyamakan persepsi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Sebelum ditutup Panitera Muda Hukum juga menyelipkan doa agar teman-teman PPNPN yang akan melaksanakan ujian CAT diberi kelancaran dan kemudahaan.

Ketua Pengadilan Agama Wates Ikuti Pelatihan Eksekusi Putusan Perdata di Semarang

pa-wates.go.id - Ketua Pengadilan Agama Wates, Taufik, S.H.I., M.A., turut berpartisipasi dalam kegiatan Pelatihan Singkat Eksekusi Putusan Perdata yang berlangsung mulai 28 November hingga 5 Desember 2024. Pelatihan ini diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Mahkamah Agung RI dengan metode blended learning, bertempat di Hotel Santika Premiere Semarang.

Pelatihan ini meggunakan metode blended learning, dengan dua tahapan, yakni :

1. Tahap I (Mandiri E-learning): Dilaksanakan secara daring pada 28 hingga 30 November 2024 melalui platform pembelajaran online.

2. Tahap II (Penyampaian Materi Tatap Muka): Berlangsung pada 2 hingga 5 Desember 2024, di mana peserta mengikuti diskusi, simulasi, dan penyampaian materi secara langsung.

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI, Dr. H. Yasardin, S.H., M.H. dan diikuti oleh 40 peserta yang terdiri dari para Ketua Peradilan Agama Wilayah Hukum Peradilan Tinggi Agama Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelaksanaan pelatihan tersebut didasarkan pada Surat Kepala Pusdiklat Teknis Mahkamah Agung RI Nomor 2376/BSDK.3/DL1.5/XI/2024 tanggal 26 November 2024.

Ketua Pengadilan Agama Wates menyampaikan bahwa pelatihan ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman teknis dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas sebagai Ketua Pengadilan. “Dengan pelatihan ini, kami berharap proses eksekusi putusan di Pengadilan Agama dapat berjalan lebih baik, memberikan keadilan, dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan,” ungkapnya.

Pelatihan ini menjadi salah satu langkah strategis Mahkamah Agung dalam menciptakan peradilan yang unggul dan berintegritas, khususnya dalam pelaksanaan eksekusi perdata yang adil dan profesional.

Pelaksanaan Peletakan Sita Eksekusi Hak Tanggungan di Pengadilan Agama Wates

pa-wates.go.id –Senin, 02 Desember 2024, Pengadilan Agama Wates melaksanakan kegiatan pelaksanaan peletakan sita eksekusi hak tanggungan terhadap objek sengketa yang berlokasi di Kalurahan Pengasih. Adapun obyek sita hak tanggungan berupa sebidang tanah pekarangan SHM 02762 dengan luas 1218 M2 terletak di Kalurahan Pengasih, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo. Pelaksanaan peletakan sita hak tanggungan dilakukan oleh Jurusita PA Wates, Mifta Hudjliadiin, S.Kom., didampingi Panitera H. Jafar Sodik, S.Ag., M.H., dan Panitera Muda Permohonan Eka Kusumaningsih, S.H. sebagai saksi serta juga dihadiri oleh Pemohon Eksekusi, Termohon Eksekusi, serta dari unsur aparat Kalurahan Pengasih.

Kegiatan peletakan sita eksekusi berjalan lancar, diawali dengan penjelasan prosedur hukum kepada pihak-pihak terkait. Peninjauan lapangan terhadap objek hak tanggungan dilakukan untuk memastikan keabsahannya, disaksikan oleh para saksi dan unsur apparat kalurahan Pengasih. Selanjutnya proses pelaksanaan peletakan sita dilanjutkan dengan pembacaan Penetapan Perintah Sita Eksekusi dari Ketua Pengadilan Agama Wates Nomor 1/Pdt.Eks.H.T/2024/PA.Wt.

Pelaksanaan sita eksekusi hak tanggungan merupakan tindakan hukum penting untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Dasar hukum pelaksanaan sita ini mengacu pada Pasal 1131 KUHPerdata, Pasal 46 Rv, dan Pasal 197 ayat (8) HIR. Pasal-pasal ini mengatur kewenangan penyitaan terhadap harta debitur untuk memenuhi hak kreditur melalui jalur hukum.

• Pasal 1131 KUHPerdata menyatakan bahwa semua harta kekayaan debitur, baik bergerak maupun tidak bergerak, menjadi jaminan atas semua utang yang dibuat.
• Pasal 46 Rv mengatur tata cara pelaksanaan sita eksekusi yang dilakukan berdasarkan perintah pengadilan.
• Pasal 197 ayat (8) HIR menegaskan bahwa pelaksanaan sita harus didahului dengan pemberitahuan kepada pihak-pihak terkait, guna memastikan pelaksanaan yang sah dan transparan.