Rapat Kerja Daerah PTA Yogyakarta Usung Tema Penguatan Integritas Aparatur dan Optimalisasi Layanan Publik

pa-wates.go.id - Penguatan Integritas Aparatur dan Optimalisasi Layanan Publik, merupakan tema yang diusung pada Rapat Kerja Daerah Tahun 2024 PTA Yogyakarta dan Pengadilan Agama sewilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Rakerda tersebut dihelat pada hari Senin, 25 Nopember 2024 bertempat di aula PTA Yogyakarta.
Rakerda diikuti oleh 76 peserta antara lain dari unsur Hakim Tinggi, Panitera dan Sekretaris PTA Yogyakarta, beserta Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris, para Panitera Muda dan para Kasub. Bag. Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Drs. H. Achmad Hanifah, M.HES., secara resmi membuka acara tersebut. Dalam sambutannya KPTA Yogyakarta menyampaikan agar seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan fokus serta mendiskusikan hal-hal yang diagendakan sesuai dengan komisi masing-masing. Beliau juga berpesan kepada semua peserta Rakerda agar ikut mensukseskan program prioritas Badilag, diantaranya penguatan Integritas. Selain itu juga KPTA berpesan agar mempedomani SOP yang telah ditetapkan, dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kompetensi SDM aparatur.

Selepas acara pembukaan, sesi selanjutnya diadakan sidang pleno ke satu dipimpin oleh Wakil Ketua PTA Yogyakarta Drs. H. M. Yusuf, S.H., M.H., membahas berbagai Daftar Inventaris Masalah yang telah disusun, termasuk diantaranya mendiskusikan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan. Selain itu juga didiskusikan masalah izin dari atasan/pejabat yang berwenang atas pengajuan perceraian TNI/Polri/PNS.
Wakil Ketua juga berpesan agar diakhir tahun 2024 tingkat penyelesaian perkara tidak melebihi dari 10% dan penyelesaian perkara melalui e-Court minimal 50%.
Acara Rakerda dilanjutkan dengan pembagian komisi-komisi untuk mendiskusikan berbagai permasalahan dibagian, Taknis, Kepaniteraan dan Kesekretariatan. (na)

Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Wates

pa-wates.go.id - Zona Integritas (ZI) merupakan salah satu program strategis pemerintah dalam mewujudkan reformasi birokrasi. Tujuan pembangunan ZI adalah menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari korupsi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan menerapkan nilai-nilai integritas, diharapkan instansi pemerintah dapat memberikan pelayanan yang optimal, profesional, dan akuntabel.

Monitoring dan evaluasi (monev) menjadi elemen penting dalam keberhasilan pembangunan Zona Integritas. Proses ini bertujuan untuk memastikan seluruh indikator pembangunan ZI telah tercapai sesuai target, serta mengidentifikasi hambatan yang mungkin dihadapi. Melalui monev, upaya perbaikan dan inovasi dapat terus dilakukan, sehingga tujuan reformasi birokrasi dapat tercapai dengan efektif.

Menjelang akhir pekan ketiga bulan November, Jumat (22/11/2024), Pengadilan Agama Wates melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas. Acara yang berlangsung di ruang Media Center PA Wates ini dihadiri oleh Ketua PA Wates, Taufik, S.H.I., M.A., Wakil Ketua, para Hakim, Panitera, Sekretaris, pejabat struktural dan fungsional, serta seluruh pegawai ASN PA Wates. 

Ketua PA Wates Taufik, S.H.I., M.A. pada kesempatan tersebut menegaskan bahwa kegiatan monev ini merupakan kegiatan yang memang harus rutin dilakukan, agar dokumen pelaksanaan kegiatan pembangunan zona integritas merupakan kegiatan yang benar-benar dilaksanakan, bukan diada-adakan, tegasnya. Selain itu monev ini merupakan bentuk internalisasi agar semua unit bisa memahami dan terlibat dalam pembangunan zona integritas. Ketua juga menggarisbawahi bahwa timeline pembangunan zona integritas harus sesuai dengan rencana kerja dan rencana aksi yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Sementara itu dalam arahannya, Ketua Pembangunan Zona Integritas PA Wates, Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag., menyampaikan pentingnya komitmen bersama dalam mendukung keberhasilan program ini. “Zona Integritas bukan hanya tentang dokumen atau laporan, tetapi tentang komitmen kita bersama untuk menciptakan budaya kerja yang lebih baik. Evaluasi ini menjadi langkah penting agar kita dapat terus berinovasi dan memenuhi harapan masyarakat terhadap layanan pengadilan,” ujarnya.  Beliau juga menyampaikan bahwa ZI ini sifatnya berkelanjutan, bukan formalitas semata, sehingga monev secara rutin harus terus dilaksanakan. Sehingga diharapkan koordinator area dapat mendorong atau menjadi motivator agar semua tim ZI ikut terlibat aktif dalam pembangunan ZI.

Kegiatan monev kali ini memonitoring dan mengevaluasi diantaranya perlunya segera dilakukan monev Risk Register, IKM, dan segera menginventarisir pengguna inovasi-inovasi pelayanan publik di PA Wates yang telah dilaksanakan selama ini. Tentu inovasi-inovasi tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dalam rangka menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen reformasi birokrasi di lingkungan Pengadilan Agama Wates. Harapannya, keberhasilan pembangunan Zona Integritas dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat. Diakhir monev juga disinggung, langkah-langkah menghadapi akhir tahun, diantaranya kesiapan dalam melakukan seleksi Posbakum, realiasi anggaran DIPA 01 dan 04 serta realiasi penanganan penyelesaian perkara dan mediasi. 

JELANG AKHIR TAHUN PA WATES TETAP SOLID

MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS DIRJEN BADILAG

Wates Kamis 21 November 2024, Sekretaris PA Wates Nurhidayanto, S.H., dibantu bebarapa PPNPN PA Wates tetap semangat dalam upaya untuk mempercantik dan melengkapi sarana di PA Wates. Hal ini dapat terlihat dengan pemasangan beberapa Banner dan Plang di sekitaran Kantor PA Wates.

Meski saat ini memasuki akhir tahun 2024, namun tidak mematahkan semangat Aparatur PA Wates dalam mendukung Program Prioritas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2024 serta terwujudnya Zona Intergritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di PA Wates.

Adapun Program prioritas dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2024, antara lain :

• Penguatan Integritas
• Peningkatan Kualitas Layanan Peradilan
• Penguatan Kelembagaan
• Penguatan Kepemimpinan dan SDM
• Penguatan Teknologi Informasi

PA Wates berharap, Program Priotas Dirjen Badilag di atas dapat diwujudkan dalam kinerja PA Wates sampai berakhirnya Tahun 2024.

UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT,

PIMPINAN PA WATES LAKSANAKAN MONITORING DAN EVALUASI KERJASAMA DENGAN PT POS INDONESIA CABANG WATES

pa-wates.go.id. Rabu, 20 November 2024, bertempat diruang Panitera Pengadilan Agama Wates Ketua dan Wakil Ketua PA Wates didampingi oleh Panitera dan jajarannya melaksanakan Monitoring dan Evaluasi dengan PT POS Indonesia Cabang Wates. PT POS sendiri diwakili oleh Bapak Sulton, Bapak Sigit dan Bapak Dani.

Dalam prakatanya Ketua Pengadilan Agama Wates menyampaikan bahwa Monev ini akan dilakukan berkala yang bertujuan untuk lebih mempertajam MoU antar PA Wates dan PT. POS Indonesia. Disampaikan juga bahwa kendala-kendala yang ada yang terjadi selama berlakunya MoU antar PA Wates dan PT POS Indonesia agar bisa diminimalisir atau bahkan dihilangkan.

Dalam monev tersebut ada beberapa hal-hal teknis yang menjadi pembahasan yaitu seperti standar surat panggilan sesuai dengan SEMA No. 1 Tahun 2023. Selain itu hal teknis yang harus menjadi perhatian lebih seperti, surat panggilan dengan pos tercatat alamat pihaknya tidak ditemukan harus ada konfirmasi/ cap dari pemerintah setempat. Kuasa yang dimaksud untuk menerima relaas panggilan selain para pihak adalah Kuasa Hukum. Zulfa Yenti selaku Wakil Ketua juga menyatakan bahwa untuk meningkatkan pelayanan, pembelian materai bisa diantar langsung oleh pihak PT POS.

Bapak Sulton selaku perwakilan dari PT POS Indonesia cabang Wates menyatakan siap untuk melaksanakan semua hal yang ada di MoU dengan beberapa perubahan-perubahan demi pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik lagi.