Permohonan Dispensasi Kawin di PA Wates Semakin Menurun

pa-wates.go.id, Wates - Dalam tiga tahun terakhir, dari 2020 hingga 2022, tingkat perkawinan anak di Kabupaten Kulonprogo semakin menurun. Berdasarkan data perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wates, pada tahun 2020 terdapat 119 perkara, kemudian menurun menjadi 80 perkara pada tahun 2021, dan semakin menurun menjadi 54 perkara pada tahun 2022. Tingkat penurunan permohonan dispensasi kawin dalam tiga tahun terakhir mencapai 45 persen. Pada tahun 2020, dari 119 perkara yang diterima, sebanyak 113 perkara dikabulkan, 2 perkara tidak diterima, 3 perkara dicabut, dan 1 perkara digugurkan. Sementara pada tahun 2021, dari 80 perkara yang diterima, sebanyak 73 perkara dikabulkan, 2 perkara tidak diterima, 2 perkara dicabut, dan 3 perkara ditolak.

Pada tahun 2022, dari 54 perkara yang diterima, sebanyak 52 perkara dikabulkan, 1 perkara dicabut, dan 1 perkara digugurkan. Dari 54 perkara yang diterima, sebanyak 45 perkara diajukan karena alasan calon mempelai perempuan telah hamil di luar nikah, dan 2 perkara karena alasan telah melahirkan anak di luar nikah, dan 7 perkara karena alasan telah saling mencintai. Dari 45 perkara yang diajukan karena alasan hamil di luar nikah, usia kehamilan anak perempuan yang dimohonkan dispensasi kawin antara 1,5 bulan hingga 8 bulan. Sedangkan tingkat pendidikan anak yang dimohonkan dispensasi kawin dari seluruh perkara beragam dari tingkat SD sampai dengan SLTA, hampir seluruhnya telah selesai sekolah dan hanya ada satu anak yang masih belajar di kelas 3 SLTA.

Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberikan dispensasi kawin bagi calon mempelai yang belum berumur 19 tahun, Pengadilan Agama Wates telah mengambil langkah strategis untuk menekan laju permohonan dispensasi kawin, yaitu dengan meminta kepada orang tua dan anak yang akan mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk mendapatkan bimbingan konseling terlebih dahulu melalui P2TP2A di bawah Dinas Sosial Kabupaten Kulonprogo. Hasil bimbingan konseling berupa rekomendasi dari P2TP2A menjadi syarat kelengkapan pendaftaran perkara permohonan dispensasi kawin, yang akan menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin. Selain itu para hakim juga berpedoman kepada PERMA No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Mengingat dampak perkawinan anak yang sangat merugikan kepentingan terbaik bagi anak, upaya untuk mencegah dan menekan tingkat perkawinan anak tidak hanya dapat dibebankan kepada pengadilan. Kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, pemerintah, dan para pemangku kepentingan mutlak dilakukan. Bagaimana menumbuhkan idealisme anak-anak untuk tidak segera menikah di usia anak menjadi sangat penting dengan memberikan dukungan maupun fasilitas bagi anak-anak agar mereka dapat memiliki idealisme dan mewujudkan mimpi-mimpi mereka.(miw)

Rabu (03 Januari 2023), Pengadilan Agama (PA) Wates melaksanakan kegiatan penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Bersama Tahun 2023 yang bertempat di Ruang Media Center. Acara seremoni diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hymne Mahkamah Agung.

Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan Pengucapan Pakta Integritas dan Penandatanganan Komitmen Bersama yang dipimpin langsung oleh ketua PA Wates, H. Soleh, Lc. M.A. serta diikuti oleh Wakil Ketua, Para Hakim, Panitera, Sekretaris, perwakilan panitera muda, dan para Staf PA Wates.

Pakta Integritas adalah pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan Komitmen Bersama adalah komitmen antara atasan dan bawahan dalam mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dikelola.

Diharapkan dengan Pelaksanaan pengucapan Pakta Integritas dan Komitmen Bersama ini dapat mensukseskan program Reformasi Birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan peradilan dibawahnya serta merupakan wujud keseriusan seluruh elemen PA Wates untuk mewujudkan pelayanan publik yang terbaik. (sdk)

Senin (02 Januari 2023), memasuki hari pertama kerja pada tahun 2023, Ruang PTSP Pengadilan Agama (PA) Wates dipenuhi oleh para pencari keadilan yang ingin mendaftarkan perkara gugatan ataupun permohonan.  Para Petugas PTSP yang terdiri dari Bagian Informasi, Pendaftaran, E-court, dan Kasir pun melayani para pencari keadilan tersebut dengan menerapkan prinsip 3S (Senyum, Sapa, Salam) dan 5R (Rapih, Resik, Rajin, Ringkas dan Rawat).

Jam pelayanan PTSP PA Wates dimulai pukul 7.30 s/d 16.00 WIB. Pada hari pertama kerja tahun 2023, terdapat 15 perkara yang telah didaftarkan pada PTSP PA Wates. Perkara tersebut terdiri dari 6 perkara Permohonan serta 9 perkara Gugatan sudah termasuk 1 perkara yang didaftarkan melalui E-Court.

Kinerja penyelesaian perkara PA Wates pada tahun 2022 telah berhasil menyelesaikan perkara dengan prosentase 98,84% dan sisa perkara sejumlah 8 perkara. Ini merupakan hasil kerja sama seluruh elemen aparatur PA Wates. Harapannya, Semoga pada tahun 2023 dapat ditingkatkan lebih baik lagi. (sdk)

Rabu (28/12/2022), Ketua Pengadilan Agama Wates H. Soleh, Lc., M.A. di dampingi Wakil Ketua Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I., Panitera dan Sekretaris, dan para Panitera Muda dan Kasub.Bag. mengikuti acara rapat kerja daerah di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Acara Rapat Kerja Daerah Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama sewilayah Yogyakarta tersebut dihelat di Aula Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Acara Rakerda diikuti oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Ketua beserta Wakil Ketua didampingi oleh Panitera, Sekretaris, Panmud Gugatan, Panmud Permohonan, Panmud Hukum, Kasubag Umum dan Keuangan, Kasubag PTIP, dan Kasubag Kepegawaian dan Ortala di Pengadilan Agama Sewilayah D.I. Yogyakarta.

Acara Rakerda dibuka oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Dr. H. Insyafli, M.H.I dengan melakukan pembinaan. Dalam pembukaannya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menyampaikan beberapa pesan untuk seluruh peserta Rakerda, antara lain  KPTA Yogyakarta meminta Instruksi Ketua Mahkamah Agung RI diputar dan diperdengarkan kepada seluruh aparatur di semua Pengadilan Agama masing-masing.  Kedua,  mengingatkan untuk agar seluruh Aparatur Pengadilan Agama untuk dapat mengelola stress dengan baik sehingga dapat memberikan peforma pelayanan yang baik. Ketiga, kita bekerja dengan alat, dan di Pengadilan Agama alatnya adalah hukum material dan formil sehingga penguasaan ilmu tersebut sebagai alat kerja kita perlu untuk selalu diasah. Keempat, seorang pemimpin harus bisa menciptakan keadaan yang bisa memacu kinerja di satuan kerja masing-masing sehingga ada rasa keterpaksaan untuk mengeluarkan potensi setiap aparatur Pengadilan Agama. Kelima, agar para aparatur di Pengadilan Agama meningkatkan kompetensi dengan cara melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi dan terakhir KPTA Yogyakarta menyampaikan bahwa bila menjadi pimpinan jadilah pemimpin yang baik, dan jika menjadi makmum jadilah makmum yang baik. Dengan evaluasi pada tahun 2022 ini segala kekurangan harus kita perbaiki dan kita harus bertekad untuk menjadi lebih baik ditahun berikutnya sehingga keberhasilan sebagimana kita impikan dapat tercapai”, pungkas beliau.

Setelah sesi pembukaan dan pembinaan, para peserta Rakerda kemudian dibagi kedalam 3 (tiga) komisi yaitu komisi pimpinan, komisi kepaniteraan, dan komisi kesekretariatan untuk melakukan rapat dan pembahasan terkait program kerja yang ada dimasing-masing komisi. Diakhir acara Rakerda masing-masing komisi menyampaikan hasil dan rumusan program kerja  kepada KPTA untuk disahkan dalam sidang pleno (adm)